JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalan Genteng Sidomukti, Surabaya sebelah gedung Siola mendapat apresiasi dari ketua Fraksi PAN – PPP, Hamka Mudjiadi Salam.
Menurut nya penertiban sejumlah PKL itu sangat membantu agar tidak terjadi kemacetan ke akses jalan perkampungan yang ada di Genteng Sidomukti. Sedikitnya ada beberapa RT yang akses jalannya melalui jalan Genteng Sidomukti tersebut.
“Dengan penertiban itu setidaknya dapat membantu terjadinya kemacetan di jalan itu. Tidak hanya itu para pedagang yang berjualan menggunakan kompor Elpiji dikawatirka rawan terjadinya kebakaran,” ungkap Hamka, Senin (2/12)
Politisi dengan background pengacara ini menambahkan, penertiban yang dilakukan oleh teman-teman Satpol PP sehubungan adanya proyek pavingisasi. Sehingga para PKL dan lahan parkir sementara ditertibkan.
“Penertiban itu karena ada pekerjaan pavingisasi di jalan tersebut,” ungkap dia.
Setidaknya, dengan penertiban tersebut para PKL maupun parkir di area itu bisa tertata dengan baik. “Dalam rapat hearing sudah ada beberapa kesepakatan. Diantaranya, selesai pekerjaan proyek itu para PKL dapat berjualan kembali. Dengan catatan stan PKL dibuat tidak permanen atau bisa mobile. Sewaktu-waktu bisa dipindahkan,” paparnya.
Namun yang disayangkan, lanjut dia, kesepakatan dalam bentuk resume hearing pihak perwakilan Satpol PP tidak mau menandatangani hasil resume. Alasan katanya Piter yang mewakili KaSatpol PP, Irvan Widyanto, harus koordinasi dengan Kasatpol dulu.
“Komisi B meminta dalam undangan-undangan pada kepala OPD dapatnya dihadiri langsung oleh yang bersangkutan dan tidak diwakilkan. Sehingga bisa langsung mengambil keputusan,” tukas Hamka.
Kalau kepala OPD tidak hadir dalam hearing ya percuma. Dan rapat dengar pendapat hanya sia-sia belaka, karena tidak ada keputusan yang bisa ditetapkan, pungkasnya. (JB01)
