Soal Tata Kelolah Pemerintahan, Komisi A Dorong Pemkot Surabaya Belajar Dari Kota Wassenar – Belanda

Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya, Dra Pertiwi Ayu Krishna (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Komisi A DPRD kota Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Belanda tepatnya di kota Wassenar. Kota yang tata kelolaan pemerintahannya sangat mengagumkan itu lantaran ada keharmonisan antara pihak pemerintah dengan DPRD nya.

Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya, Dra Pertiwi Ayu Krishna menyampaikan, bahwa saat komisi A melakukan kunjungan kerja ke Kota Wassenar – Belanda ada yang sangat menarik untuk bisa diterapkan di tata Kelolah pemerintah kota (Pemkot) Surabaya.

Komisi A DPRD kota Surabaya, saat kunjungan kerja di kota Wassenar (JB01)

“Keterbukaan antara legislatif dan eksekutif dalam mengelolah pemerintahan saling terbuka. Berbeda dengan kondisi di Surabaya. Sehingga tata Kelolah Pemerintahan bisa berjalan dengan tupoksi masing-masing,” terangnya, Senin (2/12).

Lanjut politisi partai Golkar ini menambahkan, dan tingkat partisipasi masyarakat di Kota Wassenar sangat tinggi. Artinya setiap perencanaan kota masyarakat turut serta dalam memberikan evot pemikirannya. “Sehingga tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dalam pengelolaan pemerintahan. Karena masyarakat mempunyai akses informasi yang disediakan oleh pemerintah kota,” urai bunda Ayu panggilan akrabnya.

Kunjungan kerja Komisi A DPRD kota Surabaya di kota Wassenar Belanda (JB01)

Dan setiap melakukan kebijakan publik pemerintah kota Wassenar mereleasekan ke publik terlebih dahulu. Sehingga ada keterbukaan informasi pada masyarakat. “Inilah yang membedakan tata kelola kota di Surabaya dengan kota Wassenar,” urainya.

Sementara anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafi’i menegaskan, ada sesuatu yang memantik agar Pemkot Surabaya meniru tata Kelolah pemerintah kota Wassenar. “Pemerintahan kota Wassenar sebelum mengeluarkan kebijakan publik lebih dahulu melemparkannya ke publik,” tutur Imam.

Politisi partai NasDem ini juga menambahkan, namun kalau di Surabaya informasi kebijakan pemerintahan tidak pernah dilemparkan ke publik dan cenderung tertutup. “Sehingga, jika ada kritikan yang disampaikan oleh masyarakat akan dibully di medsos. Saya sendiri korban bullying itu,” ungkapnya.

Selain itu, di kota Wassenar ada sekitar 700 ribu warga Indonesia yang tinggal di kota tersebut. “Dan uniknya ada sekolah Indonesia di kota Wassenar. Tidak hanya itu, kota Wassenar merupakan pusat berkumpulnya duta besar dari berbagai negara lain, termasuk KBRI Indonesia,” tukasnya.

Lanjut mantan direktur penyaiaran TV swasta JTV ini, saat kita mencoba meminta draf kerjasama yang menyangkut kebijakan pemerintahan, hingga saat ini mereka (Pemkot) tidak memberikan apa yang kita minta. Padahal ini sangat diperlukan partisipasi publik.

“Hal yang paling mencolok yakni tata Kelolah pemerintahan. Surabaya mengeluarkan kebijakan cenderung tertutup sedang di kota Wassenar Belanda lebih terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Kami mendorong Agara tercipta hubungan sister city dengan Wassenar – Belanda,” pungkas Imam. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours