JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Kinerja KaSatpol PP kota Surabaya menjadi sorotan sejumlah anggota legislatif DPRD kota Surabaya. Pasalnya, sorotan terhadap Irvan Widyanto selaku pucuk pimpinan korps berseragam hijau kecoklatan itu lantaran dirinya jarang hadir undangan rapat hearing di DPRD kota Surabaya.
Wakil Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahfudz menyampaikan, selama kami dilantik hingga sampai saat ini, setiap ada undangan hearing untuk Kasatpol PP, Irvan jarang hadir dalam rapat undangan.
“Selama saya di dewan, setiap kami mengundang KaSatpol PP, beliau (Irvan Widyanto) sering melimpahkan undangan kami keorang lain yang mewakilinya,” papar Mahfudz.
Sekertaris Komisi B DPRD kota Surabaya ini juga menyingung, rapat hearing itu kan penting. Kami yang duduk di kursi legislatif menjalankan tugas kedewan yakni menjalankan fungsi pengawasan. Baik itu Pengawasan pada pelanggaran terhadap pelaksanan Perda maupun yang menyangkut kinerja yang kurang baik dari kepala Dinas sebagai pembantu Walikota Surabaya.
“Keberdaan kami sebagai anggota legislatif wajib melakukan fungsi kontrol terhadap penyimpangan pelaksanaan Perda maupun kinerja OPD di kota Surabaya,” tegas Mahfudz.
Apalagi, tambah Mahfudz, kita sebagai wakil rakyat yang berada di lingkup pemerintahan kota (Pemkot) Surabaya wajib hukumnya menjalankan amanah warga Surabaya yang telah mempercai kita.
“Ingat Pemkot itu terdiri dari unsur legislatif dan eksekutif. Kita perlu mempertanggungjawabkan kinerja kita pada warga kota Surabaya. Mereka yang telah mengaji kita, dengan uang pajak dan retisbusi yang mereka bayarkan menjadi APBD Surabaya,” papar politisi PKB ini.
Seperti kemaren misalnya, saat kami undang hearing bersama dengan warga pedagang kali lima (PKL) Genteng Sidomukti, Kasatpol PP tidak hadir dan hanya diwakilkan ke Piter sebagai Kepala Bidang Penertiban, Satpol PP kota Surabaya. “Dan saya dengar dari rekan-rekan di dewan, memang seringkali Kasatpol PP jarang hadir saat diundang hearing di dewan,” ujar Mahfuds.
Harusnya, ungkap dia, unsur Legislatif dan Eksekutif saling bersinergi untuk membangun kota Surabaya lebih baik. Termasuk juga dalam hal pernertiban yang dilakukan ada koordinasi dan komunikasi yang baik. Satpol PP yang menjalankan penegakan Perda, jangan semena-mena melaksanakan tugas dilapangan. Sejauh mungkin menghindari tindakan represif pada sejumlah kalangan utamanya pada warga Surabaya yang menjadi PKL.
“Mereka juga punya andil yang besar membangun kota Surabaya. Untuk itu, kami mendesak agar inspektorat Pemkot Surabaya melakukan evaluasi dan memberikan teguran tertulis pada Irvan Widyanto,” tukasnya. (JB01)
