Pembangunan Kota Surabaya Belum Merata Dirasakan Warga Surabaya

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba atau Ning Biba (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Pembanguan kota Surabaya dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kota Surabaya mendapat keluhan dari warga kota Surabaya. APBD  dimana sepanjang tahun terus mengalami peningkatan, namun pembangunan kota ini belum merata dirasakan warganya. Tahun 2020 APBD kota Surabaya disahkan diangka dua digit, yakni mencapai Rp 10, 3 Triliun.

APBD yang begitu besar itu belum bisa dirasakan oleh segenap warga Surabaya secara merata, demikian yang dikeluhkan warga kota Surabaya di dapil 2, saat Camelia Habiba, Wakil Ketua Komisi A, DPRD Surabaya waktu melakukan Reses.

Aspirasi itu dikeluhkan warga didaerah pemilihan (dapil) 2. Mereka menyuarakan adanya pembangunan kota yang belum bisa dirasakan oleh warga dapil 2.Pembangunan kota Surabaya yang tersentralisasi ditengah kota hanya menimbulkan rasa kecemburuan warganya. Padahal APBD Surabaya merupakan hasil dari sumbangsi pembayaran pajak yang dibayarkan oleh seluruh warga kota ini, ujar Ning Biba.

Politisi PKB Camelia Habiba sebagai wakil rakyat daerah Surabaya menyampaikan, ada keluhan warga saat dirinya melakukan reses di Dapil 2. Reses sebagai jaring aspirasi masyarakat yang patut  diperjuangkan. Supaya rasa keadilan bagi warga Surabaya dapat dirasakan oleh seluruh warga kota.

“Saat saya reses di Dapil 2, mereka (warga) banyak mengeluhkan pembangunan kota Surabaya yang hanya tersentral ditengah kota saja. Sedangkan pembangunan saluran drainase di perkampungan masih banyak yang belum tersentuh,” papar Ning Biba, pada media ini, Senin (25/11).

Ning Biba mengaku, jika dirinya menampung aspirasi warga dapil 2 yang akan terus disampaikan pada Pemkot Surabaya.

“Sebagai wakil mereka saya mempunyai tanggungjawab untuk memperjuangan aspirasi mereka,” ucapnya.

Wakil ketua Komisi B DPRD Surabaya ini juga menegaskan, oleh karenanya kami meminta pada Pemkot Surabaya untuk melakukan pemerataan pembangunan diseluruh pelosok perkampungan. Seperti semangat dari program pemerintah pusat yang mana setiap kelurahan mendapat dana bantuan Rp 350 juta per tahun.

“Semangat inilah yang menjadikan saya terdorong agar terus menyuarakan aspirasi warga di perkampungan utamanya pembanguan saluran drainase, yang disuarakan warga dapil 2,” tegasnya.

Program pemerintah pusat agar pembangunan dimulai dari perkampungan (kelurahan) memang perlu untuk dilakukan dan mempunyai alasan yang positif. Karena kata Ning Biba, pembanguan yang dimulai dari tingkat kelurahan akan menjadikan perbaikan pembangunan karakter SDM akan lebih baik, sambung dia.

“Program pembanguan dari tingkat kelurahan akan memberikan dampak yang positif, yakni membentuk pembanguan karakter SDM yang lebih berkualitas,” urai ning Biba.

Potisi PKB yang digadang-gadang maju dalam Pilkada Surabaya 2020 ini, jika pembanguan merata dan bisa memberikan rasa keadilan bagi warganya, tentu tidak akan menimbulkan kecemburuan bagi mereka. Sehingga secara tidak langsung metalitas dan karakter SDM mereka dapat dengan mudah tertata dengan baik dan mudah, pungkas ning Biba. (JB01)

 

Share this post

No comments

Add yours