Anggaran Kesehatan Membengkak, Disinyalir Ada Permainan Dokter Dan Petugas BPJS

Ketua Fraksi PAN-PPP DPRD Surabaya, Hamka Mudjiadi (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Benarkah ada permainan paksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS yang seyogyanya untuk melayani kesehatan masyarakat ini justru ada dugaan yang dilakukan oknum dokter dengan oknum petugas BPJS.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)-PPP, Hamka Mudjiadi Salam SH, MH, mengaku jika dirinya banyak mendapatkan laporan terkait prilaku negatif sejumlah oknum petugas BPJS Kesehatan dan dokter rumah sakit, sehingga anggaran kesehatan masyarakat membengkak.

“Saya menemukan sendiri permainan-permainan dirumah sakit, kejadian tersebut sudah lama kejadian seperti itu sudah lama. Dan semua itu berdasarkan kenyataan dilapangan,” ungkap anggota Komisi B DPRD Surabaya ini yang juga  Senin (11/11).

Oleh karenanya, Hamka akan menugaskan anggotanya yang berada di komisi D untuk menindaklanjuti beberapa laporan dan temuannya.

“Coba nanti dari perwakilan Komisi D kami suruh mendalami terkait itu, untuk kordinasi dengan BPJS untuk meminimalisasi kerugian negara. Secepatnya akan hearing dengan pihak BPJS, setelah kunjungan. Kalau BPJS itu kan kordinasinya dengan pusat dan untuk reaalisasinya otomatis melalui cabang,” ungkapnya.

Dia menyebut bahwa fenomena ini sudah mirip dengan mafia, karena menurutnya petugas BPJS dengan dokter di beberapa rumah sakit bisa melakukan koordinasi apapun, termasuk soal klaim total pembayarannya.

“Ada pembengkaan biaya melalui klaim klaim pengobatan, sehingga BPJS merugi. Misalnya permainan harga obat di rumah sakit-rumah sakit, sehingga tagihan rumah sakit membengkak akibatnya layanan kesehatan masyarakat tidak maksimal.” paparnya.

Hamka menambahkan, APBD Kota Surabaya tahun 2020 sudah disahkan dengan anggaran kesehatan yang cukup besar untuk melayani masyarakat disektor jaminan kesehatan.

“Ini sangat penting, karena ditengah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tentu sangat membebankan masyarakat.” tegasnya.

Menurut dia, ditengah kenaikan iuran BPJS Kesehatan pengawasan terhadap anggaran kesehatan masyarakat sangat penting, hal tersebut untuk memberantas

“Dan pengawasan penggunaan anggaran BPJS Kesehatan yang ketat harus dilakukan, sehingga tingkat kebocoran bisa diminimalisir,” pungkasnya. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours