BPN Surabaya 2 Serahkan 5540 Bidang Sertifikat PTSL Ke Pemkot Surabaya Di Hari Pahlawan

Lampiri, APtnh,SH,MH bersama jajaran BPN Surabaya 2, usai peringatan hari Pahlawan di taman Surya Pemkot Surabaya (JB01)

JURNALBERITA.ID -SURABAYA, Bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2019, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya 2 menyerakan sertifikat PTSL sedikitnya 5540 bidang tanah ke pada Pemkot Surabaya.

Untuk instansi pemerintah 1500 bidang, baik untuk JLLT maupun Kabakat dan sertipikat untuk masyarakat, Pendaftaran Tanah sistimatik lengkap (PTSL). Surabaya telah menjadi kota lengkap, seluruh bidang tanah sudah terpetakan semua dan terukur yang terdaftar, ditegaskan Kepala BPN Surabaya 2, Lampiri, APtnh, SH,Mh, usia mengikuti upacara peringatan hari Pahlawan di taman Surya Pemkot Surabaya, Minggu (10/11).

“Sedikitnya pada tahun 2019 ini kami telah menyerahkan 5540 bidang tanah PTSL pada masyarakat Surabaya, dan 1500 pada pemerintah baik pada Pemkot Surabaya, TNI, Polri serta Kabakat,” ucap Lampiri.

lanjut Lampiri, pengertian sertifikat tanah dapat dilihat dasarnya yaitu dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19, menyebutkan bahwa, Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut mantan Kepala BPN Kabupaten Bojonegoro ini mengatakan, bahwa pihaknya perlu melakukan pemetaan dan pengukuran terhadap bidang tanah apalagi itu merupakan aset pemerintah dan negara. Sehingga kedepan tidak ada lagi permasalahan bidang tanah yang tidak jelas keberadaannya dan menimbulkan perkara hokum.

“Melalui PTSL ini dapatnya masyarakat untuk mendaftarkan dan sertifikasi tanahnya,” tukas Lampiri.

Disinggung soal surat ijo, pihaknya menyerahkan pada Pemkot Surabaya terkait pelepasannya. Namun kata Lampiri, hal itu bisa dimohonkan oleh masyarakat pemegang surat ijo.

“Ya tergantung Pemkot Surabaya untuk melepaskan dan persetujuan dewan,” paparnya.

Sesuai ketentuan UU bisa dimohonkan asal Pemkot bersedia untuk melepaskannya, pungkas Lampiri. (JB01)

 

Share this post

No comments

Add yours