Sidamg Paripurna yang digelar Rabu (30/10) ini membahas pandangan umum semua fraksi. Apresiasi, gagasan dan kritik disampaikan oleh beberapa fraksi. Dari sekian PU yang disampaikan beberapa fraksi, hanya PU Fraksi Demokrat Nasdem yang menyampaikan PU cukup pedas.

Lihat saja, dalam PU Demokrat-Nasdem yang dibacakan M. Mahmud mengungkap persoalan mafia perizinan dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam penggunaan APBD oleh oknum pejabat untuk kepentingan Pilwali.

Terkait mafia perizinan fraksi Demokrat-Nasdem menyinggung kasus amblesnya jalan di depan RS Siloam di Jalan Raya Gubeng beberapa waktu lalu.

“Fraksi Demokrat-Nasdem ingin mempertanyakan kepada walikota Surabaya terkait santernya kabar adanya mafia perizinan. Kabar ini muncul ketika terjadi amblesnya jalan di depan RS Siloam di Jalan Raya Gubeng beberapa waktu lalu,” ujar Mahmud dalam PU yang disampaikan di sidang Paripurna (30/10).

Isu mafia perizinan dalam kasus amblesnya Jalan di depan RS Siloam belum henyak dari nalar warga Surabaya, kasus baru kembali mengagetkan warga Surabaya terkait dengan kasus izin pembangunan SPBU BP AKR di Jalan Pemuda. Lagi-Lagi isu mafia perizinan kembali menyeruak ke publik Surabaya. Dan, kasus tersebut saat ini sedang ditangani Komisi A DPRD Yos Sudarso.

“Kabar masih adanya praktik calo perizinan ini sebaiknya harus diklarifikasi, karena sampai sekarang Ibu Walikota Surabaya belum pernah memberikan penjelasan secara resmi. Jika kabar miring ini tidak diklarifikasi sendiri oleh Walikota tentu bisa merusak reputasi beliau. Fraksi Demokrat-Nasdem berharap kabar tersebut tidak benar,” jelas mantan wartawan ini.

Hal lain yang menarik perhatian Fraksi Demokrat-Nasdem adalah dugaan penyalahgunaan APBD untuk kepentingan Pilwali Surabaya. Pasalnya, dalam Pilwali Surabaya yang akan berlangsung tahun depan beberapa pejabat Pemkot Surabaya disebut masuk ke bursa bakal calon walikota.

Mahmud yang membacakan pandangan umum fraksi Demokrat-Nasdem menegaskan, akan mengawasi implementasi APBD agar tepat sasaran. Dan, sebesar-besarnya untuk kemakmuran Warga Surabaya.

“Jangan sampai uang rakyat itu juga diboncengi dan dipakai untuk kepentingan pejabat Pemkot yang akan maju dalam Pilwali Surabaya 2020 untuk kepentingan menaikkan elektoral,” ucapnya. (JB01)