Komisi D Dorong Pemkot Singkronkan Data Dinsos Dan Dinkes Kota Surabaya

Sekretaris Komisi D DPRD kota Surabaya, dr Akmarawita Kadir dari fraksi partai Golkar DPRD Surabaya (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmawarita Kadir menyangkan penyediaan data yang diberikan Pemkot ke BPJS Kesehatan.

Pasalnya data BPJSy diberikan antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan kota Surabaya masih belum singkron dan berbeda. Oleh karenanya, dr Akma mendorong agar Pemkot segera melakukan sinkronisasi data PBI dan MBR, papar politisi partai Golkar ini, Senin (7/10) usai rapat dengar pendapat (hearing).

“Pemkot segera menyediakan data terbaru dan perlu disingktonkan antara data dari Dinsos dan data dari Dinkes,” tegasnya.

Namun, BPJS Kesehatan Surabaya mengaku telah menonaktifkan 76 ribu jiwa. Dari total keseluruhan tersebut merupakan data yang diberikan oleh Dinsos dan Dinas Kesehatan kota Surabaya.

Dari total jumlah yang ada, 53 ribu jiwa merupakan penerima bantuan Pemerintah Pusat. Sedangkan 23 ribu sisanya menerima bantuan lewat APBD Kota Surabaya.

“Semua data ini merupakan data yang telah diberikan oleh Dinsos dan Dinkes. Kami hanya menjalankan saja,” ujar Kepala Cabang BPJS Kota Surabaya, Herman, digedung DPRD Surabaya.

Meski begitu, Ia mengungkapkan jika BPJS memang tidak melakukan pemberitahuan langsung pada masyarakat penerima PBI.
“Kami meminta masyarakat untuk bisa melakukan pengecekan secara mandiri baik secara ofline maupun secara online,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemkot melalui Dinas Kesehatan memastikan jika pelayanan kesehatan yang diberikan tidak ada masalah.

“Dari total 441 ribu jiwa, 100.157 jiwa telah dinonaktifkan. Tapi hal itu tidak akan berdampak apapun terhadap pelayanan kesehatan di Kota Surabaya,” ujar Kadinkes Surabaya, Febria Rachmanita.

Ia mengungkapkan, masyarakat yang merasa masih membutuhkan jenis bantuan ini dapat mengajukan kembali. Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara secara khusus.

“Bisa dilakukan dengan mengajukan kembali dan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Tapi, kalau untuk yang mampu, silakan menggunakan BPJS mandir,” tegas Febria.

“Pemkot juga telah menyiapkan aplikasi khusus yang mendata masyarakat berpenghasilan rendah terkait hal itu,” pungkas Febria. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours