Menjelang Pembahasan Anggaran 2020, Pemkot Segera Mengupdate Data MBR

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Keadilan Sejahtera (JB01)

JURNALBERITA.ID -SURABAYA, Jelang pembahasan APBD 2020 kalangan legislatif meminta pemerintahpkota (Pemkot) untuk mengupdate data, terkait data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal tersebut dilatar belakangi adanya penonaktifan sekitar 100 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejak bulan Agustus kemarin.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti menerangkan bahwa pemutakhiran data tersebut menjadi hal wajib dari pemerintah lantaran  data tersebut digunakan sebagai pijakan dalam penentuan APBD 2020 mendatang.

”Pemkot Surabaya harus melakukan update data, karena data tersebut dijadikan sebagai pijakan APBD dalam melakukan intervensi  terhadap program-program terhadap kesejahteraan rakyat ” papar Wakil Ketua DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

Lebih lanjut menurut Reni, dalam catatanya Pemkot terakhir melakukan update data tersebut pada bulan April tahun 2019 ini.

” Kami meminta data tersebut harus terbaru dan tidak ada yang tersingsal. Oleh karena itu kita mendorong dinas sosial dan kelurahan-kelurahan agar pro aktif ” lanjutnya.

Ia menambahkan, hal tersebut menjadi perlu karena dikhawatirkan akan menjadi persoalan sosial ditengah masyarakat.

”Jangan sampai ada lagi masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan intervensi pemerintah dibidang kesejahteraan karena tidak masuk data MBR ” pungkasnya

Wakil Ketua DPRD kota Surabaya ini terus mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menuntaskan data terbaru dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di setiap kelurahan. Menurutnya, data yang dipakai oleh Pemkot adalah data bulan April 2019. Sekarang masih ada waktu untuk mengupdate data pada perubahan rancangan anggaran November 2019, ditegaskan Reni Astuti, digedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (3/10).

“Ya, seperti temuan dilapangan saat saya menemui warga Surabaya yang harus cuci darah dan dirawat disalah satu rumah sakit. Sedangkan kartu BPJS nya sudah tidak berlaku lagi,” terangnya.

ini sangat memperhatinkan kita, bisa dibayangkan jika seseorang yang mengalami sakit seperti ini, dimana saat kita cek ke Pemkot ternyata tidak masuk dalam MBR. “Harusnya Pemkot lebih proaktif mendata warganya,” terangnya.

Oleh karenanya kita terus mendorong agar Pemkot yang berperan aktif memutakhirkan data terbaru, sebab nanti dibulan November ada Rancangan Anggaran Keuangan untuk tahun 2020, sambung Reni.

Sementara Wakil Ketua DPRD dari partai Gerindra, A Hermawan Thony menegaskan, tadi ada aduan masyarakat terkait kartu BPJS tidak bisa digunakan dengan alasan bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia.

“Tadi ada warga tenggilis yang laporan bahwa BPJS tidak bisa digunakan saat beliau berobat di rumah sakit angkatan laut (Rukital),”ucap Thony.

Lebih jauh Thony menguraikan, terkait kartu BPJS yang tidak bisa dipakai pihaknya melakukan indentifikasi permasalahan. Ada masyarakat yang mana BPJS tidak bisa dipakai lantaran ketidak mampuan membayar atau karena salah data.

“Kalau tidak mampu bayar  karena memang tidak mampu maka jalan keluarnya harus dengan meminta surat keterangan miskin (SKM),” urai dia.

Untuk itu BPJS harus menyediakan call center yang bisa mengadopsi pengaduan pelanggannya secara online, tukas Thony. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours