Soft Power Atau Hard Power Menyelesaikan Konflik Di Bumi Cendrawasih

Photo : AFP

JURNALBERITA.ID, Secara berantai menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia sepanjang tahun meletus kasus provokatif yang terorganisir dibeberapa daerah di Indonesia oleh teman-teman mahasiswa Papua. Mulai dari ulah mahasiswa Papua di Semarang hingga konflik yang pecah di Malang dan Surabaya, 15 -16 Agustus 2019, di asrama mahasiswa Papua, jalan Kalasan, Surabaya.

Akhirnya meledaklah demo anarkis di tanah Papua, demo besar-besaran yang memicu tindakan anarkis dengan membakar gedung-gedung pemerintahan mulai gedung DPRD Papua hingga gedung pemerintah provinsi Papua. Tidak hanya itu, korban jiwa pun juga berjatuhan baik sipil maupun aparat keamanan negara maupun penegak hukum.

Subtansi kasus pidana yang dibelokkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi konflik rasisme. Dihembuskan begitu santer dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk kawan-kawan mahasiswa Papua yang merantau untuk mencapai tujuan memisahkan diri dengan tuntutan ‘Referendum’ dari Bumi Pertiwi Republik Indonesia.

Akhirnya pemerintah pusat mengambil dua langkah penyelesaian di bumi Cendrawasi, yakni pendekatan ‘Soft Power’ dan ‘Hard Power’. Pendekatan dalam aspek ekonomi dan keamanan sangat penting guna meredam permasalahan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Hal ini merupakan langkah memitigasi eskalasi kericuhan, supaya tidak semakin meluas.

Pendekatan disektor ekonomi dan keamanan bisa menjadi subtansi dasar untuk meredam meluasnya kericuhan yang terjadi di Papua

Pendekatan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan disana. Dua model pendekatan prioritas yang harus dilakukan pemerintah, dari aspek ekonomi dan keamanan. Kedua aspek ini, bagai dua sisi mata uang yang saling bergantung.

Disektor ekonomi, tidak akan berjalan tanpa jaminan keamanan di Papua. Pembangunan disektor ekonomi jelas sangat membutuhkan stabilitas keamanan. Begitu juga dengan faktor kekuatan pertahanan yang membutuhkan kemampuan ekonomi yang mendukung.

Cuman pendekatan keamanan perlu mengedepankan pola “soft power” yang lebih persuasif seperti negosiasi dan dialog. Sangat tidak berpihak jika suatu konflik kekerasan yang anarkis pendekatanya melalui tidak kekerasan juga. Karena pendekatan “hard power” terbukti tidak efektif terhadap konflik di bumi Papua.

Maka yang terjadi akan semakin meluas dan menimbulkan korban, baik masyarakat sipil ataupun aparat keamanan negara dan penegak hukum dalam menyelesaikan konflik itu.

Penanganan konflik Papua dan Papua Barat tidak boleh sporadis, perlu therapy khusus. Bangun dialog dan rekonsiliasi, libatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat Papua untuk memetakan jalan penuntasan konflik di Papua.

Stabilitas keamanan berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Bukan hanya pada aspek sosial. Namun, juga mempengaruhi bidang ekonomi secara keseluruhan. Jika daerah itu tidak aman, maka bisa berimbas pada perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Situasi ini, akan mempengaruhi minat para investor dalam berinvestasi yang muaranya menganggu ekonomi nasional.

Karenanya, pemerintah wajib menjaga stabilitas keamanan untuk menciptakan perekonomian yang sehat.

Korelasi antara ekonomi dan keamanan merupakan hubungan yang timbal balik. Daerah yang ekonominya tumbuh, pasti keamanannya terjamin baik. Sebaliknya jika kondisi ekonomi tidak stabil, akan memberikan dampak pada gangguan keamanan yang bisa memberikan efek negatif pada perekonomian daerah maupun bangsa ini.

Pemerintah harus hadir mengawal kondusifnya situasi di tanah Papua guna memastikan laju perekonomian nasional berjalan sesuai koridornya. Apabila keadaan aman dan kondusif maka pelaku ekonomi seperti pengusaha, investor dan lainnya dapat beraktivitas dengan percaya diri.

Solusi permasalahan Papua dan Papua Barat tidak bisa dilihat secara parsial tetapi harus komprehensif dari berbagai dimensi. Untuk itu, pemerintah harus merumuskan platform penyelesaian persoalan di Papua dan Papua Barat bersifat jangka panjang.

Provinsi di ujung timur Indonesia ini, menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa. Solusi yang bersifat jangka panjang dan lebih komprehensif. Bila tidak maka dikwatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa. Pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Langkah ini yang harus dilakukan percepatan, demi membangkitkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung ini.

(By : Hasan N Rahmad)

Tags Papua

Share this post

No comments

Add yours