JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Penasehat fraksi partai Gerindra, AH Tony mengajak untuk mengembalikan fungsi legislasi ke marwah yang sesungguhnya yang mengacu pada nilai – nilai dasar legsilatif. Kami menekankan pada ketua fraksi Gerindra dan anggota fraksi Gerindra di DPRD kota Surabaya.
Menurut pria yang pernah mencalonkan sebagai Walikota Surabaya ini menegaskan, legislatif ini merupakan lembaga pembuat peraturan daerah. Ada kesalah pahaman dan salah kaprah dalam memahami hirarki sebagai anggota DPRD. Ada suatu hirarki yang keliru mereka cermati.
“Menurut saya, struktur tertinggi lembaga ini ada pada Badan Pembuat Perda. Badan pembuat Perda adalah yang membuat peraturan daerah, mengontrol Perda yang dihasilkan, apakah output yang dihasilkan ini sudah pas untuk masyarakat Surabaya atau tidak,” ujar Tony, Jumat (6/9).
Yang kedua lanjut dia, struktur kedua dalam lembaga ini adalah Badan Kehormatan. Mereka harus menjaga hiraki kehormatan sebagai angota legislatif. “Ketika output yang dihasilkan ini bermanfaat bagi masyarakat kota Surabaya, tentu akan menjadi lebih terhormat lembaga legislatif ini. Begitu juga sebaliknya, akan menjadi tidak terhormat mana kalah output yang dihasilkan tidak memberikan nilai manfaat bagi warga Surabaya,” papar Toni.
Saat ini dan era sebelumnya, kalau boleh dikatakan, lembaga ini sangat tidak terhormat, lantaran mereka telah membolak balikkan marwah kelembagaan. Anggapan mereka, lembaga ini adalah lembaga yang dijadikan bisnis atau mencari keuntungan belaka. Tapi tidak menempatkan posisi mereka (anggota Legsilatif, red) sebagai lembaga legsilasi yang tugasnya membuat peraturan daerah.
“Marwah ini yang perlu kita kembalikan lagi pada marwah yang sesungguhnya. Bukan menempatkan fungsi Budgeting berada pada posisi tertinggi lembaga ini,” tegasnya.
Kalau marwah ini tidak dikembalikan pada fungsi yang sesungguhnya, maka akan terulang kembali kasus-kasus yang telah menjerat anggota dewan sebelumnya dimasa yang akan datang, ungkap Tony.
Dari tugas legislasi itu, akan dikoordinasikan ke Komisi-komisi untuk dijalankan. Sehingga, mereka juga bisa menjalankan fungsi kontrol maupun fungsi budgeting yang dihasilkan untuk masyarakat Surabaya, imbuhnya.
“Akan menjadi terhormat lembaga ini dimata masyarakat, manakalah mereka kembali pada marwah yang sesungguhnya sebagai lembaga legislatif,” tukas Wakil Ketua DPRD Surabaya dati fraksi partai Gerindra. (JB01)
