JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Pelaksanaan acara Otonomi Award 2019 Pemkot Malang yang menuai protes peserta terus bergulir dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Kali ini Fraksi PKB DPRD kota Malang juga mengkritisi perihal tersebut.
Pasalnya pelaksanaan acara itu mencuat rasa ketidak puasan peserta yang di unggah pada media sosial FaceBook (FB) terkait dengan pemberian kosumsi yang kurang layak dan pantas. Kemasan komsumsi yang hanya dibungkus plastik oleh pihak panitia penyelenggara, kurang patut disungguhkan pada acara itu.
Protes terus bermunculan, tidak hanya dari pesrta Otonomi Award 2019, protes juga berkembang hingga anggota dewan juga turut menanggapi hal tersebut. Diindikasikan ada penyunatan anggaran pelaksanaan acara itu oleh pihak panitia.
Dalam pelaksanaan acara itu tamu undangan yang hadir antara lain RT, RW, Lurah, Camat, LPMK serta berbagai tokoh masyarakat kota Malang. Banyak tamu undangan yang meninggakan acara saat walikota Malang sedang memberikan kata sambutannya.
Salah satu anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arif Wahyudi mengatakan, ini adalah pembelajaran bagi pemerintah kota Malang, utamanya dalam hal melayani dengan baik masyarakat.
Masalahnya sambung dia, apakah itu kesalahan pemenang tender CV Mubarok, Jember atau tidak, Pemkot tetap harus bertanggung jawab mengenai hal tersebut.
“Ini yang harusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Otonomi Award 2019 ini. Baik persiapan pelaksanaan ataupun gebyar pemberian penghargaan,” tegas Arif
Hal lain yang disesalkan politisi PKB ini, dari bagian Sekretariat Pemerintahan Daerah Kota Malang yang merupakan leading sektor kegiatan tersebut, harusnya melimpahkan kewenangan mengundang kepada kelurahan.
“Undangan tetap dari pemerintah kota, namun di ‘CC’ kan Kepala Bagian Pemerintahan. Sedangkan kelurahan hanya mendistribusikan saja,” paparnya.
Ini yang mengundang malah pihak kelurahan. Dengan keadaan begini, maka yang kasihan pihak kelurahan, mereka tidak tau apa-apa, tapi kena getahnya, tukas Arif. (MIN/JB01)
