Penganugrahan Otonomi Award 2019 Kota Malang Menuai Protes

Salah bukti tender lelang gelar acara Otonomi Award 2019 kota Malang

JURNALBERITA.ID – MALANG, Gelaran acara tahunan penganugerahan Otonomi Award 2019 Pemkot Malang, Senin (26/8) di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang, menuai protes dan ketidak puasan peserta. Kekecewaan dan keluh kesahnya peserta itu dituangkan di media sosial (Sosmed).

Acara penganugrahan tersebut menyedot anggaran sebesar Rp 417 juta lebih. peserta yang terdiri dari pejabat RT, RW, Lurah, Camat, LPMK dan beberapa tokoh masyarakat merasa kecewa dengan suguhan roti, snack dan air mineral yang dikemas hanya dengan plastik belaka. Sementara satu kemasan itu, diperkiran senilai Rp 2000 hingga Rp 3000.

Anehnya lagi penyelenggaraan penganugrahan Otonomi Award 2019 dilakukan dengan tender acara yang diumumkan pemenang tender pada 13 mei 2019 dengan nilai  HPS Rp  417. 598.500,- atas nama PPK Dicky Haryanto, S.H, MM Kabag Pemerintahan. Tender yang dilakukan dengan metode evaluasi paska kualifikasi satu file-harga terendah dengan sistem gugur.

Tiga nama CV yang mengajukan tender, diantaranya CV Mubarok dari Jember dengan nilai penawaran Rp 346.446.440,- ,CV Prima Mahardika, dari Tunjungsekar kota Malang senilai Rp 351.827.300,- dan CV Radar Malang, kota Malang dengan nilai penawaran Rp 362.972.500,-. Dari ketiganya, CV Mubarok dinyatakan sebagai pemenang tender.

Mantan Kabag Pemerintahan kota Maang, Dick Haryanto mengakui, bahwa dirinya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proses lelang itu.

Namun, kata dia, untuk pelaksanaan sudah menjadi kewenangan Kabag sekarang yakni Budi Utomo. “Alangkah baiknya kalau ditanya langsung pada beliau,” ucap Haryanto, Kamis (29/8) saat dikonfirmasi media ini.

Sementara, Kabag Pemerintahan kota Malang, Budi Utomo menegaskan, kami sudah siap dengan segala konsekuensinya. Tidak dipungkiri, kami mengakui dan menyadari yang diberikan memang tidak pantas.

“Sebetulnya, keuangan kegiatan belum sama sekali terbayarkan pada CV Mubarok dan nanti akan dibayar sesuai dengan fakta yang ada,” paparnya.

Lanjut Budi, Diperkirakan dari nilai tender CV Mubarok yang berkisar 346 juta itu, bisa jadi  hanya dibayar Rp 300 juta.

Selain itu, kami juga akan memberi sangsi pada yang bersangkutan, walaupun sampai saat ini belum ada pembahasan, imbuhnya.

Kesempatan berbeda, Ketua DPRD kota Malang yang baru, I Made Riandiana Kartika menegaskan, sebenarnya keluhan warga kota Malang ini sudah ada beberapa aduan yang masuk ke anggota DPRD yang baru.

Apalagi terhadap kejadian di Otonomi Award 2019, bisa dikatakan ini preseden buruk bagi pemerintah kota Malang, ungkap Made.

Kalaupun ada pikiran masyarakat yang meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini. “Kami dari dewan terus mendorong upaya tersebut, manakala memang ditemukan indikasi “permainan” didalamnya. Supaya dapat diungkap dengan terang menderang,” pungkasnya. (MIN/JB01)

Share this post

No comments

Add yours