Tiga Tersangka Ajukan Pra Peradilan, Jaksa Tak Gubris

Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmaja (*JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Tiga tersangka jasmas yakni Ratih Retnowati, Dini Rijanti dan Syaiful Aidy terus melakukan upaya hukum lewat Pra Peradilan guna mementahkan status tersangka yang dikeluarkan penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak pada ketiganya.

Justru Korps berbaju coklat itu semakin meruncingkan taringnya untuk segera menuntaskan dugaan kasus yang merugikan uang negara hingga mencapai angka Rp 5 miliar.

“Pra peradilan itu, tidak menghalangi penyidik untuk melakukan tindakan apapun. Pra silahkan jalan. Kita pun jalankan prosesnya,” tegas Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi saat dikonfirmasi, Rabu (28/8).

Tak hanya itu, kata Dimaz, bila nanti perlawanan yang menyoal sprindik terhadap tiga tersangka ternyata dikabulkan, bukan berarti Ratih, Dini dan Syaiful dapat bebas.

Namun, pihaknya akan lebih mencermati sebab proses hukum yang selama ini diterapkan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau pun pra ini kemudian mengabulkan mereka. Kita lihat apa yang dikabulkan tapi kalau menurut kami percaya segala proses yang kami lakukan dalam penyidikan ini sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) dan memiliki dasar hukum tidak ada yang dilakukan untuk melanggar peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Seperti diketahui anggota DPRD Surabaya, Ratih Retnowati dan dua koleganya, mantan anggota dewan Dini Rijanti dan Syaiful Aidy mengajukan praperadilan atas surat perintah yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH  MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.

Permohonan praperadilan itu telah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sejak Senin (19/8) lalu. Sidang pertama praperadilan akan dilaksanakan 13 September 2019 nanti.

Ketiga tersangka itu menganggap spindik tersebut tidak sah, dan tidak berdasar atas hukum. Oleh karenanya, penyidikan tidak mempunyai dasar hukum mengikat.

Dalam kasus ini, lanjut Dimaz, anggota DPRD Surabaya yakni Ratih Retnowati (Demokrat) serta mantan Anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019, Dini Rijanti (Demokrat) dan Syaiful Aidy (PAN) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Tanjung Perak  pada 19 Agustus 2019 yang lalu.

Bahkan sebelumnya, sambung dia, masih dalam kasus yang sama ada juga tiga mantan anggota DPRD Surabaya yang sudah ditahan di cabang Rutan Klas I Surabaya, Kejati Jatim.

Mereka adalah Sugito (Hanura), Darmawan alias Aden (Gerindra) dan Binti Rochmah (Golkar).

Kelima eks legislator Yos Sudarso itu serta satu anggota DPRD Surabaya terpilih periode 2019-2024, Ratih Retnowati ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH  MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, Kejari Tanjung Perak Surabaya juga sudah menahan pihak swasta yaitu Agus Setiawan Tjong dan telah divonis pengadilan tipikor Surabaya selama 6 tahun penjara.

Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi hingga Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.

Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours