Gugatan Agoeng Prasodjo Dikabulkan MK

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Agoeng Prasodjo (*/JB01)

Putusan MK memerintahkan KPU kota Surabaya untuk melakukan perhitungan ulang di Tiga TPS”

JURNALBERITA.ID – JAKARTA, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang dilayangkan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Agoeng Prasodjo (Partai Golkar). Gugatan Agoeng ke MK terkait dugaan kecurangan pengurangan hasil suara yang diperolehnya, di tiga tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni  TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan dan TPS 50 Kelurahan Simo Mulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal.

Putusan MK, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan penghitungan suara ulang di tiga tempat pemungutan suara (TPS) di daerah pemilihan (dapil) Surabaya 4.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi mengatakan, dalam persidangan terungkap fakta adanya putusan Bawaslu Surabaya yang memerintahkan KPU melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme dengan alasan terdapat ketidaksesuaian pengisian formulir model DA1 plano DPRD kota dengan salinan model DA1 DPRD kota.

“Ketidaksesuaian itu di antaranya dalam kolom TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya,” kata Enny.

Terhadap putusan Bawaslu, lanjut Enny, termohon tidak melaksanakannya, alasannya bahwa putusan Bawaslu tidak menjelaskan lebih lanjut terkait bentuk dan/atau wujud perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur mekanisme.

Tidak hanya itu, kata Enny, alasan lain KPU tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu adalah tidak adanya landasan hukum untuk melakukan perbaikan setelah tanggal penetapan pemilu secara nasional.

Selain TPS 30 dan 31 Putat Jaya, penghitungan suara ulang juga diperintahkan untuk dilakukan di TPS 50 Kelurahan Simo Mulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.

Sementara Ketua MK Anwar Usman menjelaskan, KPU kota Surabaya untuk melakukan perhitungan ulang di tiga TPS di Surahaya.

“Kami perintahkan pada Komisi Pemilihan Umum Surabaya, untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang sebagaimana di atas tanpa perlu melaporkan hasilnya kepada Mahkamah,” pungkasnya. (Ant/JB01)

Share this post

No comments

Add yours