Pemberian Hibah Pemkot Ke Institusi Kepolisian Menuai Sorotan Dari Bebagai Kalangan

Anggota Komisi C DPRD kota Surabaya, Vinsensius Awey (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Selain sorotan dari calon pimpinan KPK Mufti Mubarok terkait pemberian hibah lahan kepada institusi polri, juga mendapat protes keras dari anggota Komisi C DPRD Surabaya.

Menurut Mufti, pemberian hibah tersebut terkesan dipaksakan ditengah Pemkot diderah proses hukum. “Salah satunya kasus amblesnya jalan Raya Gubeng, dimana kasus itu hingga kini belum juga tuntas,” tutur pria asal Lamongan.

Momentum pemberian hibah yang patut kita soroti, karena Pemkot dalam kondisi ada permasalahan hukum terkait amblesnya jalan Raya Gubeng itu. “Ini kan kesannya gratifikasi, agar kasus hukum di pemkot tidak berkelanjutan,” tegas Mufti

Semwntara, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey mengatakan, jangan sampai dibaca oleh masyarakat bahwa pemberian hibah kepada institusi penegah hukum bagian dari kompensasi atas sejumlah kasus yang ada di pemkot atau untuk mempermudah penyelesaian kasus dan sebagainya.

“Sama halnya pemberian hibah kepada lembaga kejaksaaan. Jangan sampai dibaca lain oleh masyarakat, dimana pemkot menggunakan tangan-tangan institusi penegak hukum ini untuk memenangkan semua perkara hukum pemkot. Ini kan berbahaya.” ucap Awey , Kamis (25/7).

Politisi partai NasDem ini menyarankan, maka ada baiknya semua hibah tersebut disampaikan terlebih dahulu dengan teman teman legislatif sebagai mitra kerja. Jangan belum diajak bicara soal hibah aset, lantas langsung disampaikan ke instansi terkait.

“Ini aset kan milik daerah, bukan milik walikota perorangan. Jadi ada baiknya teman teman Yos Sudarso diajak bicara dan teman teman jajaran samping dimintakan pandangan hukumnya supaya tidak salah melangkah.” terangnya.

Awey juga menjelaskan, APBN tiap tahunnya juga membiayai lembaga lembaga tersebut, baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Satu sisi kita butuh lahan untuk bangun kantor kantor pemerintahan lainnya seperti, kantor camat, lurah, ada juga kantor pelayanan tersebut kita sewa dan belum dimiliki sendiri.

Banyak lahan yang dibutuhkan oleh warga Surabaya untuk sarana olahraga kawasan setempat, sentra PKL, rumah susun dan lain lainnya, imbuhnya.

“Kita aja kekurangan lokasi dan pembangunan berharap bantuan dsri APBN juga.” tandasnya.

Sisi lain lanjut dia, begitu baik hatinya memberikan hibah lahan kepada institusi lainnya, hari ini yang antrian rusun aja 7000 an. Artinya butuh lahan kosong untuk bangun rusun buat warga Surabaya yang tidak punya rejeki untuk rumah tinggal.

“Sebenarnya tidak ada yang salah dengan niat yang baik untuk menghibahkan lahan untuk bangun polsek dan sebagainya. Toh kantor polsek itu juga digunakan untuk melindungi dan menjaga keamanan masyarakat Surabaya, Hal itu baik, akan tetapi, tentu ada skala prioritas dalam pemanfaatan lahan daerah.” paparnya.

“Lagi pula APBN tentu sudah menganggarkan sejumlah dana untuk institusi institusi tersebut. Dalam hal peningkatan kualitas kinerja lembaga tersebut, baik dari SDM, sarana prasara, fasilitas lainnya,” tukas Awey. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours