KPU Malang Evaluasi Fasilitas Pemilu 2019

KPU kota Malang menggelar evaluasi fasilitas APK (MIN/JB01)

JURNALBERITA.ID – MALANG, KPU kota Malang melakukan rapat paripurna dengan menggelar pengumuman hasil rekapitulasi perolehan kursi parpol di DPRD kota Malang, Senin (21/7).

Empat Belas parpol peserta pemilu di kota Malang, PDI Perjuangan memperoleh jumlah kursi terbanyak dengan perolehan 12 kursi, disusul PKB 7 kursi dan PKS 6 kursi.

Usai penetapan perolehan kursi DPRD kota Malang, hari ini, Selasa  (22/7) di kantor KPU kota Malang, KPU bersama Parpol, Bawaslu, Polresta, Kodim, Satpol PP dan Forkopimda mengagendakan evaluasi fasilitas KPU. Acara ini dipimpin langsung ketua komisioner KPU kota Malang terpilih, Aminah Asminingtyas.

Dalam paparannya, Aminah menyampaikan, bahwa pemilu 2019 yang lalu, KPU memberi fasilitas alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho dan spanduk untuk parpol dan DPD.

Para peserta rapat paripurna KPU Kota Malang dalam gelar evaluasi fasilitas APK (MIN/JB01)

Agenda dalam bentuk Focus Group Discussion ini, Aminah berharap kedepan Pemilu berjalan lebih tertib, tertata serta mencapai partisipasi masyarakat yang lebih maksimal lagi.

“Kedepan diharapkan Pemilu dapat terselenggara dengan baik lagi, tertib aman dan tingkat partisipasi masyarakat meningkat,” ujar dia.

Sementara Bawaslu kota Malang menyoroti terkait keributan dua caleg DPRD dan DPR RI dari dua partai yang berbeda karena permasalahan pemasangan APK.

Pada kasus ini masing-masing tim sukses dari para caleg hampir terlibat baku hantam, lantaran merasa sama-sama punya hak memasang APK di lokasi tersebut. Sedang caleg yang satu merasa APK nya telah tertutup secara sepihak oleh caleg lainnya.

Perwakilan Bawaslu kota Malang, Hamdan mengatakan, pada pemilu kemarin fandalisme APK banyak terjadi disamping, serta penertiban APK begitu banyak dilokasi yang tidak semestinya.

“Ya ini memakan banyak energi para anggota Bawaslu. Maka kedepan kami meminta KPU bisa menempatkan PPK dan PPS yang sigap menanggani pelanggaran pemilu,” pintahnya.

Oleh karennya Bawaslu juga meminta bekerjasama dan koordinasi yang lebih baik lagi, ucap Hamdan.

Hal senada disampaikan oleh perwakilan Polresta, Satpol PP dan Kodim. Mereka berharap proses pemilu kedepan bisa tetap aman, terkendali dan kondusif.

Berbeda yang disampaikan caleg terpilih DPRD kota Malang dari PDIP, Harvad Kurnia. Pria dengan latar belakang advokad ini menyarankan agar kedepan ada perubahan aturan dan undang-undang.

Menurutnya, penerapan pemilu justru menimbulkan banyak kekosongan yang menimbulkan multi tafsir, hingga membuat kekacauan dan kerancuan dalam pelaksanaannya. “Perlu perubahan UU Pemilu, agar pelaksanaan pemilu mendatang dapat tertata lebih baik lagi,” tukas Harvad. (M1N/JB01)

Share this post

No comments

Add yours