JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Pelaksanaan konferensi Cabang (Konfercab) PDIP ke V di Empire Palace ricuh. Kericuhan bermula saat keputusan DPP PDIP tidak sesuai dengan hasil Rakercab beberapa waktu yang lalu yang dilakukan DPC. 28 PAC se Kabupaten Bojonegoro memilih Walk out atas keputusan DPP PDI Perjungan tersebut.
Salah satu Ketua PAC Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, Muhadi mengungkapkan, buat apa ada rapat kerja cabang kalau keputusannya tidak demokratis seperti ini.
“Ini seperti soaialisasi penunjukan langsung oleg DPP. Buat apa kita melaksanakan Rakercab kalau endingnya seperti ini. Suara kami di PAC tidak didengar,” ucap Muhadi Ketua PAC Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, Minggu (7/7).
Lanjut dia, nama-nama yang diputuskan DPP menduduki KSB DPC PDI Perjuangan Kab Bojonegoro tak sesuai dengan usulan dari PAC-PAC sehingga kami menolak karena suara PAC tak dihargai.
Aksi protes tidak hanya dari DPC PDIP Kabupaten Bojonegoro, DPC PDIP kota Surabaya juga melakukan protes keras atas keputusan DPP yang menunjuk Adi Sutarwiyono sebagai Ketua DPC PDIP kota Surabaya.
Sebelumnya nama Adi Sutarwiyono alias Awi tidak diusulkan oleh 31 PAC se Surabaya. Dalam Rekercab DPC PDIP hanya memunculkan satu nama saja yakni Whisnu Sakti Buana alias WS. Akan tetapi saat penyelenggaraan Konfercab di Surabaya ditunjuk nama Adi Sutarwiyono menjadi Ketua DPC PDIP kota Surabaya menggantikan Whisnu Sakti Buana.
Sejumlah pengurus DPC PDIP kota Surabaya saat keluar dari ruang rapat di lantai 10 itu, gedung Empire Palace Surabaya merasa kecewa atas keputusan DPP. Mereka sembari bergumam, wah ini konfercab penuh dengan titipan. “Gak benar ini keputusan DPP,” ucap salah satu peserta rapat, saat keluar ruang rapat Konfercab.
Sementara, Ketua DPP PDIP, Nusyirwan Soedjono menjelaskan konfercab ini merupakan langkah evaluasi dari DPP pada hasil pemilu presiden dan legislatif tahun 2019.
“Pemilu itu proses yang panjang, tidak hanya bisa kita lihat langsung pada saat pemilu saja, tapi kerja politik selama lima tahun setelah pemilu yang lalu, ” jelasnya di sela-sela acara.
Selain itu, ada juga faktor lain yang akan menentukan siapa saja yang berhak untuk menjadi pimpinan, salah satunya adalah kinerja selama meminpin, dan kemampuan mengelola partai.
Ia pun menjelaskan, bahwa rekom pimpinan diperoleh melalui Musyawarah mufakat meskipun pada akhirnya keputusan tetap diambil dari DPP.
“Maka dalam setiap konsolidasi yang kita lakukan tidak mungkin sempurna seratus persen,” tuturnya. (JB01)
