DPRD Kota Surabaya Lakukan Studi Banding Ke Finlandia

Inilah suasana jajaran DPRD Kota Surabaya saat melakukan studi banding di Finlandia (*/JB01)

‘Ketua Dewan Armuji, Kagum Dengan Sistem Pendidikan Finlandia’

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Jajaran DPRD Kota Surabaya baru saja datang melakukan studi banding ke negara bagian Eropa Utara, di Finlandia. Disana, para anggota dewan ini belajar banyak aspek persoalan, diantaranya terkait pendidikan, tata kota, dan transportasi.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, saat berkunjung ke Filandia menyoroti utamananya perihal pendidikan. Menurutnya, soal pendidikan adalah hal yang manarik dikaji lebih dalam. Kenapa pendidikan, politisi PDI Perjuangan ini membeberkan, saat ini di Indonesia sedang ramai adanya kebijakan menteri soal pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi beberapa waktu lalu.

Kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud RI yang tertuang dalam PermenDikBud nomor 51 tahun 2018 yang sempat membuat wali murid di Surabaya bingung dengan kebijakan yang diterapkan tersebut.

Armuji mengatakan, di Finlandia sudah sejak lama menerapkan sistem zonasi pada dunia pendidikan. Seiring adanya penerapan zonasi dinegara tersebut, hal itu juga diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana yang sudah jauh lebih baik pula dan merata disemua pelosok.

“Nang kono (Finlandia) iku sekolah wes apik (disana itu sekolah sudah bagus, red), jadi tidak ada lagi yang protes mengenai zonasi,” urainya, Selasa (2/7) diruang kerjanya.

Jajaran DPRD Kota Surabaya saat melakukan studi banding ke Finlandia (*/JB01)

Sekolah negeri dan swasta, sarana prasarananya sama-sama bagus dan merata disemua lini, ungkap pria yang terpilih sebagai anghota ligislator DPRD Jawa Timur periode 2019-2024.

Pokitisi PDI Perjuangan yang kerab disapa Cak Ji itu juga memaparkan, beberapa sistem yang membuatnya heran disana. “Walau penduduk Finlandia yang tercatat kurang lebih sekitar 5.503 juta jiwa itu berdasarkan data yang tercatat tahun 2017, mampu menyejahterahkan rakyatnya dengan berbagai kebijakan,” ujar dia.

Sejumlah jajaran DPRD Kota Surabaya saat di Finlandia (*/JB01)

Salah satunya sambung dia, tentang jaminan pendidikan bagi warganya. Ada satu hal menarik yang membuat kagum Cak Ji. Perihal, adanya deteksi dini mengenai minat dan bakat seorang anak sebelum menempuh jenjang pendidikan selanjutnya.

“Jadi tingkat kesadaran masyarakatnya di Filandia itu sangat tinggi bagi anak-anak, orang tua tidak mengharuskan anak untuk masuk atau ke suatu bidang tertentu. Orang tua hanya mengikuti kemauan anak itu minat dan bakatnya ke mana, kalau disinikan masih diarahkan,” jelas Cak Ji.

Cak Ji juga memaparkan, kelebihan dari sistem pendidikan di Finlandia, saat anak menginjak usia 15 tahun telah memiliki jaminan pekerjaan dengan hanya memegang satu buah kartu.

Dan uniknya lagi, selama anak itu memiliki kartu jaminan tersebut juga difasilitasi gaji oleh pemerintah setempat sampai mendapatkan pekerjaan yang layak nantinya.

“Disana (Finlandia) tidak ada perbedaan status pekerjaan. Kabeh iku podo (semua itu sama, red), kasir dan pegawai negeri gajinya setara. Karena setiap bidang skilnya sudah tersertifikasi,” urainya.

Kedepan Cak Ji berharap, agar program tersebut bisa direalisasikan di negara berkembang seperti Indonesia.

Masih dalam kontek pembahasan soal kartu, Cak Ji mempelajari adanya satu buah kartu multifungsi yang diterapkan di negara tersebut.

“Saat warga Finlandia menjalani berbagai aktiftas kesehariannya, hanya dengan membawa satu buah kartu yang dapat digunakan sebagai identitas, pembayaran, dan jaminan kesehatan,” imbuhnya.

Oleh karenanya, negara seluas 338.424 km2 tersebut angka tindak korupsinya paling sedikit ketimbang negara lain di dunia, karena semuanya pakai kartu tidak lagi memakai uang cash dalam transaksi apapun.

“Karena semua disana sudah terjamin oleh negara. Makannya Pak Presiden Joko Widodo juga menerapkan beberapa kartu jaminan bagi masyarakatnya. Mungkin nanti arahnya ke sana (seperi di Finlandia), seperti tol sudah pakai kartu, Kartu Prakerja, Kartu Sembako murah. Nah ini mengajarkan perilaku orang untuk jujur,” kata Cak Ji.

Selain itu, kualitas guru di Finlandia pun juga terjamin oleh pemerintah, mulai pengajar dari TK hingga ke perguruan tinggi. Seiring kemajuan negara tersebut tentunya juga diimbangi dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang disiplin pula. Cak Ji menjelaskan, kesadaran SDM di negara tersebut juga sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi mengenai pendidikan.

Beginilah jajaran DPRD Kota Surabaya usai melakukan studi banding di Finlandia (*/JB01)

“Kehidupan disana sudah terjamin, warga yang tidak memiliki pekerjaan itu juga digaji. Gajinya pun sesuai standar gaji disana, sampai enam bulan itu dijamin, sampai mereka dapat kerja. Yang mencarikan kerja itu juga pemerintah, istilahe nang kene iku Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker), (seperti disini itu Disnaker yang mencarikan kerja),” tutup Cak Ji.

‘Ketua Komisi A Juga Soroti Soal Pendidikan,
Sistem Pendidikan Indonesia Hampir Sama Dengan Negara Maju’

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono juga satu rombongan dengan Ketua DPRD kota Surabaya mengungkapkan, hal senada dengan Cak Ji. Meskipun jaminan pendidikan jauh lebih dari di Indonesia, menurut Herlina sistem pendidikan yang diterapkan juga sama.

Hanya saja kata dia, disana ada sebuah program Youth Center yang berda di setiap RT/RW di Finlandia. Youth Center tersebut bersifat serbaguna, yaitu digunakan sebagai pendidikan, berkumpulnya komunitas, olah raga, keterampilan dan lain sebagainya.

“Pendidikan disana itu menjadi salah satu patokan untuk anak, dan kedepannya bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Jadi tidak ada yang menempuh S1 atau S2 gitu, semua sama rata,” papar Herlina.

Menurutnya, jika sistem pendidikan tersebut jika diterapkan di Kota Surabaya atau Kabupaten lain di Indonesia masih sangat sulit. Pasalnya di Indonesia dalam menerapkan sistem pendidikan masih bersifat secara nasional.

“Jadi sulit menemukan patokannya, kalau di Indonesia,” ungkapnya.

Herlina juga mengungkapakan, hal terpenting dan bisa diterapkan di Indonesia adalah adanya gedung atau bangunan khusus yang mana bisa digunakan anak-anak atau remaja berkumpul untuk berkreasi.

Selain itu beber politisi partai Demokrat ini, permasalah kompleks yang ada di Indonesia adalah semakin membludaknya jumlah penduduk. Sehingga membuat kesulitan bagi pemerintah itu sendiri untuk menerapkan sistem pendidikan yang mirip dengan Finlandia.

“Indonesia harus mengawali dengan pengendalian pertumbuhan penduduk. Ini juga perlu, agar sistem tersebut juga bisa diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia,” pungkasnya. (*/JB01)

Share this post

No comments

Add yours