Laporan Serapan Anggaran Dinas PUBMP Surabaya Mencapai 45 Persen Pada Triwulan Pertama

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Endy Suhadi (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Memasuki Triwulan kedua atau bulan Juni, laporan terkait serapan dana yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Bina marga dan Pemasutan telah sesuai dengan target yakni sebanyak 45 persen. Kondisi ini disoroti oleh DPRD Kota Surabaya sebagai kondisi yang baik.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Endy Suhadi menjelaskan, meskipun telah sesuai dengan target, Dinas PU dan Bina Marga membutuhkan tambahan dana untuk pembebasan persil untuk pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT).

“Cuma tinggal beberapa daerah atau wilayah di JLLB atau JLLT itu yang kurang,” jelasnya usai hearing dengan Dinas PU terkait evaluasi serapan APBD 2019 di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (24/6).

Ia juga menjelaskan masih terdapat beberapa kendala terkait masalah anggaran untuk pembebasan lahan. Untuk JLLB membutuhkan anggaran sebesar Rp 75 M, sedangkan JLLT Rp 200 M.

“Kalau JLLB itu membutuhkan pembebasan beberapa persil yang nilainya Rp 75 M, kalau yang JLLT itu ada sekitar 1000 persil yang membutuhkan sekitar 200 Miliar lebih,” urai politisi dari Partai Gerindra ini.

Untuk masalah JLLT pihak dewan akan melakukan evaluasi terkait ditemukannya satu persil yang nilainya yanh sangat fantastis yakni mencapai Rp 150 miliar. Untuk menanggapi hal ini pihak dewan akan mengundang pemilik persil ke DPRD Kota Surabaya untuk mengetahui alasan mahalnya persil tersebut agar pembangunan akses jalan yang direncanakan pemkot Surabaya dapat dikebut.

“150 miliar itu hanya milik satu orang. Itu nilainya sangat fantastis menurut kita. Makanya si pemilik persil ini nanti dalam waktu dekat akan diundang oleh Komisi C,” pungkasnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri menjelaskan, pada evaluasi tri wulan pertama terkait serapan Dinas PU Bina Marga telah mencapai sekitar 45 persen.Sayang untuk melanjutkan beberapa pembangunan multi years perlu penambahan anggaran.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri alias cak Ipuk (JB01)

“Karena anggaran telah habis terpakai untuk pekerjaan proyek dan pembebasan lahan,” terang cak Ipuk sapaan akrab Ketua Komisi C ini.

Terkait proyek Frontage Road, A Yani-Wonokromo masih terkendala pembebasan lahan khususnya di area bawah jembatan. “Ada satu persil yang nilai pembebasannya sangat fantastis yang bernilai hingga Rp 150 milliar,” ungkap dia.

Untuk itu perlu penambahan anggaran agar proyek tersebut cepat selesai. Akan tetapi, kata cak Ipuk, Komisi C akan memanggil pemiliki persil yang nilainya Rp 150 miliar tersebut.

“Kita akan panggil minggu depan pemilik persil yang nilainya fantastis itu,” tegas politisi PDI Perjuangan ini. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours