Komisi B Hearingkan Surat Konfirmasi Piutang Kabupaten Sidoarjo Ke Walikota Surabaya

Suasana hearing di Komisi B DPRD Surabaya yang membahas soal surat konfirmasi piutang bagi hasil pengelolaan terminal Purabaya Bungurasi (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Pengelolaan bagi hasil terminal Purabaya Bungurasih yang berada diperbatasan wilayah antara Surabaya dan Sidoarjo ini masih dikelolah bersama kedua kota ini. Sehubungan dengan adanya pemeriksaan atas laporan keuangan oleh tim BPK RI di Kabupaten sidoarjo, maka Saiful Ilah Bupati Sidoarjo melayangkan surat konfirmasi piutang atas pengelolaan bagi hasil terminal Purabaya ke Walikota Surabaya Tri Rismaharini tertanggal 9 April 2019 yang lalu.

Surat konfirmasi piutang dengan nomor 900/3142/438.6.2/2019 perihal konfirmasi piutrang bagi hasil pengelolaan Terminal Purabaya. Surat konfirmasi piutang dengan tembusan Kepala BPK RI perwakilan Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Jawa Timur, Ketua DPRD Kota Surabaya, Kepala BPKPD kota Surabaya, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Inspektur Kabupaten Sidoarjo.

Pihak Sidoarjo dalam surat tersebut meminta agar Surabaya untuk memberikan tanggapan atas surat konfirmasi piutang bagi hasil pengelolaan terminal Purabaya paling lambat tanggal 16 April 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati sidoarjo, Saiful Ilah.

Wakil ketua Komisi B DPRD kota Surabaya, Anugrah Ariyadi menyampaikan, perlu ditegaskan bahwa pemerintah kota Surabaya tidak memiliki hutang terhadap kabupaten Sidoarjo.

“Surat piutang yang dilayangkan oleh Pemkab Sidoarjo sifatnya hanya konfirmasi saja atas audit BPK RI,” tegas Anugrah, Senin (13/5).

Lanjut Anugrah, Surabaya telah melunasi perolehan bagi hasil pengelolaan terminal Bungurasi (Purabaya) yang bersifat bruto.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya, Irfan Wahyu Drajad menyampaikan, sebetulnya terminal Purabaya itu adalah milik pemerintah kota Surabaya yang dibangun oleh Pemkot. Akan tetapi terkinal itu berada di tanah hak pakai milik negara. “Itu oahanbyang klaim oleh Pemkab Sidoarjo. Tapi selama pengelolaan bagi hasil itu Pemkot Surabaya sudah membayar semua nya,” terang Irfan.

Seperti pada tahun 2017 Pemkot Surabaya bayar bagi hasil yang nilainya 30 persen yaitu senilai Rp 9 miliar lebih seseuai hasil audit BPK.

“Untuk tahun ini saya belum tahu nilainya berapa. Karena masih nunggu hasil audit BPK,” jelasnya. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours