Diduga Ada Kesalapahaman, RSUD Dr Mohammad Soewandhie Tahan Pasien BPJS Hingga Minta Jaminan BPKB

Ketua DPRD-kota-Surabaya Armuji bersama anggota Komisi B,Baktiono dan M Arsyad (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Pasien BPJS atas nama Risky Triadiyarma harus tetap berada di RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya selama dua minggu lantaran tidak mampu untuk membayar biaya operasi akibat kecelakaan tunggal yang dialaminya. Orang tua pasien yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit senilai Rp9,8 juta merupakan pasien pemegang kartu BPJS, namun BPJS nya ditolak oleh pihak rumah sakit lantaran belum melengkapi surat laporan kepolisian. Akhirnya pihak keluarga pasien mengadukan kejadian itu ke DPRD kota Surabaya. Mendapat pengaduan masyarakat Ketua DPRD Surabaya, Armuji bersama rombongan DPRD Surabaya bergegas untuk menemui pasien yang sedang dirawat di lantai 2 ruang Angrek 204 paska operasi.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD kota Surabaya, Armuji langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke rumah sakit dr Mohammad Soewandhie di jalan Tambak Rejo Surabaya didampingi Baktiono (PDIP) dan M Arsyad (PAN).

Pengakuan ibu pasien Rizky, “Saya tidak bisa bayar karena jumlahnya cukup banyak. Namun untuk bisa keluar dari rumah sakit, petugasnya bilang harus ninggal jaminan BPKB atau sertifikat tanah agar bisa pulang,” ucap Kiki Irawati, Senin (29/4) saat ditemui di ruang pasien.

Pengakuan warga Jl Plampitan, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, ini sontak mengagetkan Cak Ji sapaan akrab ketua DPRD Surabaya Armuji. Sebab menurutnya, RS yang semua didanai APBD tersebut tidak seharusnya mengaitkan pembayaran biaya perawatan dengan pasien. Tanpa melihat ketidak mampuan ekonomi keluarga pasien.

Namun usai operasi, pasien Rizky tidak bisa pulang karena bermasalah pada jenis layanan yang diterima. Ada kesalahpahaman mengenai status pasien. Menurut pemahaman keluarga pasien bahwa pasien akan dilayani BPJS karena saat tiba di IGD sudah diberi tahu bahwa bisa menggunakan fasilitas BPJS.

Sempat menemui pasien yang belum bisa keluar dari rumah sakit, rombongan dari DPRD Kota Surabaya bersama awak media dilarang untuk melakukan peliputan di rumah sakit tersebut.

Sempat terjadi ketegangan cekcok mulut antara Ketua DPRD Surabaya, Armuji dengan salah satu Wakil Direktur RSUD dr Mohammad Soewandhie. Dalam peristiwa itu, pihak Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, drg Rince Pangalila, M kes bahkan melarang pihak wartawan melakukan peliputan yang ikut rombongan DPRD saat sidak.

“Mas tolong dihapus fotonya. Disisni tidak diperkenankan mengambil gambar untuk peliputan tanpa ijin dari rumah sakit,” bentak Rince pada awak media yang sedang melakukan pengambilan gambar untuk keperluan peliputan, Senin (29/4)

Rince bahkan mengeluarkan nada tinggi pada ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji.”Pak Armuji sebagai ketua DPRD Surabaya harusnya paham aturan yang ada di rumah sakit. Bapak harusnya minta ijin dulu pada kami,” ucap dia pada Armuji.

Menaggapi perkataan Rince dengan nanda tinggi itu, Armuji kembali menanyakan perihal tidak diperbolehnya pasien Risky menggunakan BPJS. “Saya mau tanya kenapa pihak rumah sakit kok melarang pasien menggunakan BPJS, padahal mereka sudah bayar ke BPJS tanpa ada tunggakan,” tanya Armuji pada Rince.

Kembali Rince menjelaskan pada rombongan dengan ngotot mempertahankan pendapatnya, pasien kecelakaan harus menggunakan biaya Jasaraharja. Namun, kalau kecelakaan tunggal boleh menggunakan BPJS akan tetapi harus dilengkapi surat laporan kepolisian.

Sementara pihak orang tua Risky sudah berupaya untuk meminta laporan kecelakaan di Unit laka Lantas Polsek Dukuh Pakis yang dialami anaknya. Akan tetapi lantaran sang anak yang masih berusia dibawah umur tersebut pihak kepolisian Polsek Dukuh Pakis tidak bisa mengeluarkan laporan kepolisian yang diminta sebagai syarat kelengkapan pembayaran dengan BPJS.

Ketegangan terus memuncak saat anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono menyinggung lantaran banyaknya aduan masyarakat tentang penolakan pasien dengan alasan ruangan kosong. Faktanya saat rombongan DPRD Surabaya melakukan sidak masih banyak ruangan kosong yang tersedia.

“Coba tunjukkan data adminstrasi ruangan yang sudah terisi dan ruangan yang masih kosong,” tanya Baktiono pada petugas yang bertanggung jawab atas ruangan.

lanjut Baktiono, harusnya pihak rumah sakit tidak boleh menutup-nutupi persoalan ruangan pad masyarakat yuang membutuhkan ruangan dalam kondidi urgent. “Kok mala banyak aduan masyarakat sering mengadu gak ada ruangan, saat kami melakukan fungsi kontrol di RSUD dr Soewandhie, mala terjadi sebaliknya, banyak ruangan kosong yang gak terisi pasien,” ungkap Baktiono.

Sontak petugas ruangan tidak mampu menunjukkan data administrasi tentang ruangan di lantai 2 itu. ” Ya nanti saya carikan datanya, ini sebagian pasien sedang menjalani operasi pak,” cetusnya.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota Komisi B M Arsyad. dia mengatakan, RSUD itu bukan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). “PT saja masih ada aturan yang menyangkut sosial, apalagi rumah sakit yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya,” papar Arsyad.

Harusnya, beber politisi PAN ini, kebijakan yang menyangkut kesosialan itu ada toleransi terhadap pasien yang tidak mampu membayar. Apalagi pihak pasien membayar dengan kartu BPJS. Sedangkan negara sendiri telah menjamin dalam konstitusional undang-undang dasar 1945 yakni “fakirmiskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

“Kebijakan yang menyangkut soal pasien kurang mampu, pihak rumah sakit bisa mengeluarkan kebijakan yang menyangkut sisi sosial masyarakat,” pungkas Arsyad.

Tidak nemui titik temu dan saling aduh argumentasi dan saling ngotot, rombongan DPRD Surabaya dibawah keruang rapat dilantai 3 RSUD dr Mohammad Soewandhie. Akan tetapi aduh argumen masih saja terus berlanjut tanpa solusi yang ada. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours