KPK Kawal Penyelamatan Aset Daerah

Koordinator Wilayah VI KPK, Asep Rahmat Suwanda (tengah) didampingi Kadispenda Kota Surabaya, Yusron (foto : JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (23/4) mengumpulkan semua kepala daerah mulai dari Gubernur, Walikota/Bupati di Jawa Timur. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan upaya penyelamatan aset barang milik daerah di Jawa Timur. Pengumpulan seluruh kepala daerah ini, untuk melakukan MoU dengan beberapa pihak diantaranya Bank Jatim, Dirjen Pajak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Asep Rahmat Suwanda Koordinator Wilayah VI KPK mengatakan, secara umum kegiatan ini untuk mengkoordinasi optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset barang milik daerah atau BMD di provinsi Jawa Timur.

“Kami mengundang seluruh kepala daerah, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk melakukan MoU kerjasama Bank Jatim, Dirjen Pajak dan BPN,” kata Asep, disela-sela acara sosialisasi anti korupsi oleh KPK, di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Selasa (23/4).

Lanjut Asep, nanti bank Jatim akan menyiapkan infrastruktur monitoring pajak-pajak khususnya hotel, restoran, parkir dan hiburan untuk seluruh Pemda di Jawa Timur.

Yang kedua kata Asep, Dirjen Pajak itu kan ada amanat dari undang-undang yang harus ada konfirmasi tentang status wajib pajak.

“Artinya harus ada integrasi antara Pemda dan Dirjen Pajak terkait dengan data perpajakan,” urai dia.

Lanjut Asep, ditambah lagi bantuan teknis dari dirjen pajak kepada Pemda, misalnya untuk pelatihan, pemeriksaan dan lain-lain.

Asep juga mengungkapkan, sedang yang ketiga, BPN seluruh Jawa Timur dari Kanwil sampai kantor pertanahan. Tujuannya dengan BPN ini ada empat item, tapi yang utama ada dua. Pertama sertifikasi aset aset pemda agar dipercepat. Kedua, terkait dengan pembayaran Biaya Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB).

“Saya diundang oleh pak Yusron Kadispenda kota Surabaya, secara khusus ingin menyampaikan pesan dari KPK kepada pemangku kepentingan. Khususnya para Notaris dan PPAT tentang proses pendapatan pajak dari BPHTB,” pungkasnya. (JB01).

Share this post

No comments

Add yours