Pansus Revisi Raperda Data Administrasi Kependudukan Dan Pemkot Sepakat Bentuk Perda Data Administrasi Kependudukan Baru

Wakil ketua pansus raperda data administrasi kependudukan DPRD kota Surabaya, Sukadar (foto : JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Panitia Khusus (Pansus) Revisi Rancangan Peraturan daerah (Raperda), tentang data Administrasi Kependudukan pemerintah kota surabaya belum juga rampung. Molornya revisi Raperda ini, lantaran pihak Dispendukcapil kota surabaya belum melengkapi penyajian data kependudukan yang baru. Rencananya, jika dalam perubahan Raperda ini melebihi lima puluh persen, maka Pansus revisi raperda Data Administrasi Kependudukan bersepakat untuk membentuk Raperda data Administrasi Kependudukan baru. Hal ini, dipertegas wakil ketua Pansus Raperda data Administrasi Kependudukan dari fraksi PDI Perjuangan, Sukadar.

Cak kadar begitu akrab disapa mengatakan, jika dalam pembahasan revisi raperda data administrasi kependududkan ini belum juga rampung dan perubahan itu lebih dari lima puluh persen, maka kami bersama Pemkot Surabaya sepakat untuk membentuk Raperda data administrasi kependudukan baru.

“Ya, kalau hingga batas waktu revisi raperda ini belum juga rampung, kami usulkan untuk membentuk Raperda data administrasi kependudukan yang baru,” tegasnya, saat ditemui diruang rapat Komisi C DPRD Surabaya, senin (21/1).

Cak Kadar melanjutkan, Peraturan daerah (Perda) nomor 14 tahun 2014 ini  sebagai perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggara administrasi kependudukan kota Surabaya dilakukan poerubahan seiring dengan perubahan jumlah data penduduk di kota Surabaya. Utamanya bagi  masyarakat penghuni apartemen.

“Masyarakat yang tinggal diapartemen itu sifatnnya tentatif dan tidak tetap. Ada yang sewa dan ada juga beli apartemen tapi tidak dihuni, lantaran hanya sebagai investasi belaka,” terang cak kadar.

oleh karenanya kami meminta pada pihak Dispendukcapil kota surabaya untuk secepatnya melakukan pendataan yang disajikan dalam data administrasi kependudukan yang baru sebagai bahan pembahasan pada revisi raperda ini.

“Dan kami juga menegaskan agar pengelola apartemen di Surabaya untuk dapatnya bekerja sama dan melaporkan data administrasiu ependududkan penhuni apartemen ditingkat RT/RW dan kelurahan. Dat ini yang mungkin bisa kami pakai untuk perubahan Raperda data administrasi kependudukan kota Surabaya,” ucap ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD kota Surabaya ini. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours