Pengunduran Diri Dirut RPH. Komisi B Pertanyakan Status Hukum Direktur RPH

Suasana rapat terkait pengunduran diri Dirut RPH Teguh Prihandoko,saat dihearingka n di ruang rapat Komisi B (JB01)

“Sebelum Ada SK Wali Kota Surabaya, Status Hukum Dirut RPH Masih Syah Berstatus Sebagai Dirut RPH”

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Pengunduran diri Direktur Utama Rumah Potong Hewan (RPH) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah kota (Pemkot) Surabaya per tanggal 17 Desember 2018 yang lalu, dipertanyakan oleh Komisi B DPRD Surabaya.

Surat pengunduran diri yang ditujukan pada Wali Kota Surabaya itu oleh Direktur Utama Teguh Prihandoko dihearingkan di Komisi B DPRD Surabaya, Senin (21/1) diruang rapat Komisi B.

Memimpin rapat, Anugrah Ariyadi,SH mempertanyakan status hukum pengunduran diri yang dilakukan oleh Dirut RPH, Teguh Prihandoko.

“Apakah pengunduran Dirut RPH per tanggal tersebut sudah tidak ada sangkut paut Hukum dengan Pemkot Surabaya,” tanya Anugrah pada perwakilan Pemkot Surabaya saat hearing yang dipimpinnya.

Kabag Perekonomian Pemkot Surabaya, Khalid membenarkan adanya surat pengunduran diri Dirut RPH yang sudah diterima oleh Pemkot Surabaya sejak 17 Desember tahun lalu.

“Pengunduran Dirut RPH itu lantaran sudah tidak ada kecocokan Visi dan Misi baik diinternal RPH maupun dengan Pemkot Surabaya,” terangnya.

Lanjut dia, namun masih ada sangkut paut Hukum yang wajib diselesaikan oleh Teguh Prihandoko selaku Dirut RPH sampai ada SK yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya, sebagai pengganti Dirut RPH, atau sampai masa bakti jabatannya berakhir hingga 31 Januari 2019.

Kesempatan yang sama, Kabag Hukum Pemkot Surabaya juga membenarkan adanya pengunduran diri Dirut RPH. “Ya masih ada sangkut paut hukum yang perlu diselesaikan dengan Pemkot sampai SK Wali Kota Surabaya,” papar Ira Tursilowati.

Ira juga menyinggung masa bakti Dirut RPH harusnya sampai 31 Januari 2019. Jadi lanjut dia, Teguh Prihandoko itu perlu menyesaikan sangkut paut Hukum selama belum turun SK pengangkatan Pelaksana tugas yang ditunjuk oleh Wali Kota Surabaya.

“Pengunduran diri Teguh Prihandoko dari jabatan Dirut RPH tersebut sudah dilaporkan pada Wali Kota. Dan bu Wali memberikan arahan untuk menunjuk Plt dari internal Direksi RPH,” tegasnya.

Sementara anggota Komisi B DPRD Surabaya Erwin Tjahtjuadi mengatakan, kasus RPH begitu rumit sepanjang tahun dam berlarut – larut. “Sebaiknya kalau permasalahan pengelolaan RPH terus berkepanjangan perlu di cut semuanya tiga-tiganya,” ujar Erwin.

Kesempatan yang sama M Arsyad menyarankan, sebelum ada SK penunjukan Plt Dirut RPH sebaiknya bagi dua direksi yang masih ada dipertahankan samapai ada pengganti Dirut yang akan menggantikan Dirut RPH.

Rio Pattisilano juga mengungkapkan, Pemkot Surabaya harus tegas mengambil tindakan terkait Direksi RPH. (JB01)

Share this post

No comments

Add yours