Terlibat Politik Praktis, Dirut RPH Surabaya Disorot Sejumlah Pihak

Tampak Dirut RPH Surabaya tengah berkopiya merah (Teguh Pihandoko) dalam keterlibatannya dalam politik praktis mendukung slaah satu paslon presiden Jokowi – Ma’ruf Amin (JB01)

JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Salah satu direktur utama Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya terlibat politik praktis secara aktif dalam kegiatan Deklarasi ukungan salah satu paslon presiden Jokowi – Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 mendatang.

Keterlibatan Teguh Prihandoko Direktur Utama RPH BUMD milik Pemkot Surabaya itu yang turut hadir pada deklarasi tersebut. Pelanggaran pidana yang dilakukan Dirut RPH kota Surabaya menjadi sorotan sejumlah pihak termasuk dari Kabag Perekonomian pemerintah kota Surabaya.

Menurut Kabag perekonomian pemerintah kota Surabaya Khalid menegaskan, pejabat Pemkot tidak boleh turut serta secara aktif dalam politik praktis
Mendukung salah satu paslon presiden dalam pilpres 2019.

“Berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, pejabat publik tidak diperkenankan dalam politik praktis selama masih menjabat. Kecuali dalam posisi berhenti atau purna tugas dan cuti,” terangnya.

Dia menegaskan, pejabat dan pegawai BUMD Pemkot Surabaya harus Netral, tidak boleh turut serta secara aktif dalam ber Politik praktis. Apalagi sampai terlibat aktif dalam berkampanye dukung salah Satu Paslon di Pilpres 2019

Khalid juga menyebut, kalau ada salah satu pejabat publik dilingkup Pemkot Surabaya dan nyata diketahui secara aktif terlibat dalam politik praktis maka akan dikenakan sanksi.

Sementara,berdasarkan pengakuan dari Direktur Utama aktif RPH kota Surabaya, Teguh Prihandoko menegaskan, bahwa pihaknya telah mengajukan surat pengunduran diri yang dilayangkan pada Pemkot Surabaya sejak Desember 2018 tahun lalu.

“Saya mengundurkan diri dari jabatan Dirut RPH Kota Surabaya bulan Desember tahun lalu,” terangnya pada media ini, Jumat (11/1) di hotel Mercure Surabaya.

Tampak Dirut RPH Surabaya, Teguh Prihandoko mengenakan Drescode dukungan untuk paslon nomor 01 (dok)

Namun surat pengunduran dirinya yang ditujukan pada Wali kota Surabaya belum mendapatkan respon dan belum didisposisi oleh Wali kota Tri Rismaharini.

Untuk diketahui, pengunduran Direktur Utama RPH Surabaya akibat adanya kemelut panjang di internal jajaran Direksi RPH. Kemelut panjang tersebut hingga saat ini belum juga ada penyelesaiannya.

Perbedaan Visi dan Misi dijajaran Direksi membuat Badan Usaha Milik Daerah kota Surabaya ini mengalami stagnasi pengoperasionalnya sehingga mengalami kerugian sepanjang tahun. (JB01)

 

Share this post

No comments

Add yours