JURNALBERITA.ID – KOTA BATU, Lemahnya fungsi kontrol Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kota Batu, disoroti LSM Istana Raya Nusantara. Proyek pelebaran jalan di Kota Batu dinilai bahwa fungsi TP4D masih belum maksimal menjalankan tugasnya, justru melemahkan fungsi penindakan kasus korupsi di tubuh Kejaksaan. Sementara ini TP4D hanya berfungsi saat kegiatan di pemerintahan daerah berjalan.
“Lemahnya fungsi pengawasan dari TP4D ini, mengakibatkan ada banyak ruang korupsi yang dilakukan eksekutif, mulai awal tahapan kegiatan, yakni perencanaan,” ucap Libert Ediaman Sidabutar, ketua umum LSM Istana Raya Nusantara, Selasa (23/10).
Sehingga lanjut dia, TP4D kerap kali salah untuk melakukan pemantauan maupun pencegahan korupsi, paparnya.
Menurut Libet, seharusnya TP4D melakukan pendampingan secara menyeluruh dalam setiap tahapan kegiatan di pemerintah daerah khususnya di wilayah Kota Batu. “Mulai dari tahap perencanaan, lelang, pelaksanaan hingga evaluasi,” urai dia.
Faktanya kata dia, meskipun proyek pelebaran jalan Suropati harus menjadi pengawasan TP4D. Namun, masih juga ada dugaan korupsi pada pekerjaan tersebut.
Dengan demikian ditambahkan Libert, berarti TP4D berfungsi saat kegiatan sudah berjalan dan hampir selesai saja. Padahal, korupsi itu sudah dimulai saat tahap perencanaan dan lelang. Ini yang sering terjadi.
Libert menegaskan, TP4D dianggap tidak bisa melakukan tugas secara optimal pasalnya, tim ini tidak memiliki tenaga ahli. Mulai dari ahli perencanaan, lelang maupun tim teknis. “Buktinya hingga saat ini banyak kegiatan yang didampingi TP4D, namun oleh BPK masih dianggap bermasalah. Begitu juga dengan KPK,” ujar Libert, saat dimintai tanggapan terkait proyek ini.
“Sebenarnya TP4D melakukan pengawasan dan pendampingan secara penuh, jika pendampingan dilakukan hanya awal dan akhir saja TP4D dianggap justru tak berfungsi dan hanya membuang energi,” urai dia.
Hal ini sambung Libert, justru keberadaan TP4D dalam sebuah kegiatan pemerintahan daerah justru dimanfaatkan eksukutif sebagai imun.
“TP4D hanya dijadikan tameng. Jika ada kontrol dari masyarakat, mereka (eksekutif) justru balik menyerang jika kegiatan ini sudah didampingi TP4D, sehingga dianggap tidak ada masalah,” tukasnya. (mad/has)
