JURNALBERITA.ID – SURABAYA, Insiden pelarangan liputan kepada reporter TV lokal swasta JTV (Dewi Imroatin) oleh Kabag Humas Pemkot Surabaya terus disoal dan disesalkan sejumlah kalangan. Terakhir beredar kabar bahwa Humas Pemkot Surabaya mengirin surat ke redaksi JTV yang meminta untuk mengganti reporternya yang bertugas peliputan di lingkup kerja Pemkot Surabaya.
Adanya permintaan dari Humas Pemkot Surabaya kepada kantor redaksi JTV untuk mengganti reporternya Dewi dengan orang lain dinilai anggota dewan Pemkot sudah keterlaluan.
“Apa yang dilakukan oleh Humas Pemkot Surabaya, ini artinya Walikota Surabaya Tri Rismaharini sudah mengintervensi independensi media.” tegas Vinsensius Awey kepada media di gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (12/10).
Ia menambahkan, Kantor Redaksi JTV itu merupakan perusahaan media Televisi swasta bukan kantor SKPD yang nota bene dibawah kekuasaan Wali kota Risma. “Sikap Risma yang seperti itu menunjukkan sikap yang tidak dewasa dan terkesan childish (seperti anak kecil) kualitas dia sebagai Wali kota kita ragukan walau setumpuk prestasi yang dia punyai,” ucap Awey sapaan akrab politisi partai Nasdem ini.
Kok seenaknya Wali kota melalui Kabag Humas meminta Dewi untuk diganti, ini jelas sudah intervensi terhadap kebebasan pers, kata Awey.
Lebih lanjut Awey mengatakan, jika Risma memang tidak suka terhadap person Dewi sebagai reporter JTV yang ngepos di Pemkot Surabaya. Hal ini bisa dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan Dewi. “Bukan malah mengirim surat ke redaksi untuk meminta Dewi diganti reporter JTV yang lain. Memangnya Pimrednya Risma,” Ujar Awey.
Awey juga menyebut, tindakan yang dilakukan Wali kota Risma itu sangat kurang terpuji sebagai pejabat publik. “Memangnya penjabat publik bisa berbuat sekehendak hatinya. Ya gak bisa seperti itu dong,” ucap Awey dengan nada kesal.
Seharusnya Kabag Humas disini berperan untuk menjembatani dan memberikan masukan, kalau yang dilakukan majikannya itu, adalah tindakan yang melanggar UU Pers nomor 40 tahun 1999 dan UU Penyiaran, tentang keterbukaan informasi publik.
“Kejadian ini sangat memprihatinkan, Saya kok jadi ragu dengan kualitas Fikser sebagai Kabag Humas Pemkot Surabaya. Apakah dia itu paham itu semua,” tutur anggota Komisi C DPRD Surabaya ini.
Sambung dia, apa yang dikerjakan Risma bukanlah apa-apa tanpa pemberitaan rekan-rekan media. “Risma besar selain karena kinerja dan juga karena media. Dan apa yang dilakukan untuk kota Surabaya juga bantuan teman-teman media,” tukas Awey.
Kesempatan lain, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Darmawan atau yang akrab disapa Aden mengatakan, Wali kota Surabaya tidak seharusnya bersifat arogan dan sewenang-wenang terhadap independensi wartawan.
“Wali kota Risma memang diketahui masyarakat sebagai orang yang tetkadang temperamental,”tandasnya. (has)
